Silahkan dowload materi sebagai berikut:
MATERI SENIN 6 APRIL 2020
BACALAH MATERI TERSEBUT, JIKA KESULITAN SILAHKAN TRANSLATE VIA GOOGLE TRANSLATE
TASK: BUAT ESSAY DARI MATERI TERSEBUT
NB:
1. JAWABAN TIDAK BOLEH SAMA
2. MAKSIMAL 2 HALAMAN KERTAS KERJA A4
3. DEADLINE 7 APRIL 2020 PUKUL 12.00 WIB
Associate Professor di Universitas Bina Insan, Books Writer, Reviewer di Jurnal Nasional dan di Jurnal Internasional Bereputasi (Cogent/Q2) dan (JPB Reviews/Q4).
45 komentar:
Nama: Debi Priadi
Nim : 218010292
Nama : YOGA ALDI SAPUTRA
NIM : 218.01.0273
NAMA : YOLANDA AMELIA
NIM : 218.01.0289
Nama: M. Ferdiansyah tastiara
Nim: 216010013
Nama: Anika
Nim : 218010279
Nama: Andriani Oktavia
Nim: 218010254
nama: priya atma anggana
nim: 218010261
Nama : Rajes Anroy Lofty Vocotylego Simabu
NIM : 218010314
Nama : Diko Ramanda
Nim : 218010266
NAMA : REMI PERMATASARI
NIM : 218.01.0248
Nama :Bakhri Dzuha Romandhon
Nim :218.01.0301
Nama: Eka Ratna Sari
Nim : 218.01.0336
Nama : Priliany Nufush
Nim : 218 01 0290
Nama : Intan Septiana Rahmawati
Nim : 218010247
Nama:Fara Aryani
Nim :218010322
Nama : Andilau
Nim : 218010291
Nama: Deni armanda
Nim :218.010258
Nama: Deni armanda
Nim :218.010258
Nama : Nadia Yolandasari Zendrato
Nim : 218010309
Nama: Hindra prima gustama
Nim :218.01.0270
Nama:Anti khairunnissa
Nim:218.01.0275
Nama: Windi Oktasari
Nim: 218.01.0335
Nama : Ningrum Lingga Oktarina
Nim : 218.01.0310
Nama : Alfin rahmadoni
Nim : 218010326
NAMA:PRIYA ATMA ANGGANA
NIM: 218010261
Bagaimana politisi mempengaruhi tata kelola organisasi yang terkait dengan mereka anggota dewan atau fidusia? Sebuah literatur besar menunjukkan bahwa koneksi politik dapat terjadi sangat berharga untuk perusahaan Sedangkan literatur yang ada berfokus pada biaya modal dan kontrak pengadaan sebagai saluran untuk pengaruh politik, a saluran yang belum dijelajahi di mana pengaruh politik juga dapat memengaruhi tata kelola adalah aset publik papan manajemen. Dalam makalah ini kami menunjukkan bahwa representasi politik pada aset papan manajemen memiliki efek yang sangat berbeda dari yang ditunjukkan sebelumnya, dan kami luruh cahaya pada mekanisme yang dapat menyebabkan perbedaan-perbedaan ini. Pengaturan kami adalah semesta dana pensiun publik A.S. Dewan dana pensiun publik PT wali — komposisi yang sebagian besar sudah diperbaiki dari waktu ke waktu dan ditetapkan berpuluh-puluh tahun di muka — adalah dicirikan oleh tingkat perwakilan politik rata-rata yang tinggi dan cukup besar heterogenitas dalam tingkat representasi politik lintas dewan. Fitur-fitur ini memberi kami sebuah laboratorium untuk mengeksplorasi apakah perwakilan politik di dewan memengaruhi keputusan dan hasil, dan, jika demikian, apakah politisi rata-rata meningkatkan atau mengurangi investasi kinerja. Di satu sisi, politisi yang terlibat dalam manajemen aset mungkin dapat menggunakannya pengaruh atau keahlian untuk mendapatkan akses ke dan mengarahkan aset ke dalam investasi berkinerja lebih tinggi. Di di sisi lain, konflik kepentingan atau kurangnya keahlian keuangan dapat menyebabkan politisi untuk mengejar tujuan politik, dengan biaya pengembalian finansial dari investasi. Yang terakhir akan serupa untuk perilaku investor politik terang-terangan seperti dana kekayaan berdaulat (Bernstein, Lerner, dan Schoar (2013)). Keputusan yang kami kaji adalah alokasi dan kinerja investasi dana pensiun dalam kelas aset private equity (PE), khususnya, pembelian, modal ventura (VC), real estat (RE), sumber daya alam, dana-dana, dan kategori investasi swasta lain-lain. PE pengaturan sangat cocok untuk memeriksa kinerja investasi karena sejumlah alasan. Pertama, kebijakan investasi sistem pensiun publik telah bergeser secara nyata ke arah alternatif
Nama : Debi priadi
Nim : 218010292
Dalam materi tersebut menyimpulkan bahwa dana pensiun diatur oleh dewan yang sangat banyak yang ditunjuk negara dan wali yang dipilih peserta investasi menghasilkan IRR neto lebih rendah dan kelipatan modal yang diinvestasikan. Hal itu disebabkan karena kinerja buruk dewan komisaris yang dipenuhi oleh politisi, Karena peneliti menemukan tiga kegagalan yang menjelaskan sekitar setengah dari kinerja dana pensiun yang kurang baik dengan dewan. Pertama, dana pensiun seperti itu berinvestasi lebih banyak dalam real estat, kategori yang memberikan pengembalian lebih rendah. Kedua, dana ini kelebihan investasi lokal di negara bagian dalam real estat dan usaha modal, yang secara negatif mempengaruhi kinerja. Dan ketiga, dana pensiun yang dikelola dengan buruk lebih banyak kemungkinan berinvestasi dalam dana kecil yang memiliki sedikit investor lain dan dikelola oleh yang tidak berpengalaman
Kinerja yang kurang baik oleh pejabat negara salah satunya adalah korupsi. Dana pensiun diatur oleh anggota dewan yang menerima kontribusi relatif lebih banyak dari industri keuangan menyadari pengembalian yang lebih rendah. Sejauh politisi memperoleh keuntungan pribadi dari kontribusi politik, temuan ini menunjukkan kemungkinan peran saluran Korupsi. Seharusnya ada badan yang mengawasi anggota dewan dalam mengatur dana pensiun agar bisa mencegah tindak korupsi tersebut. Karena korupsi sangatlah merugikan orang banyak dan negara.
nama:priya atma anggana
nim:218010261
lanjutan
investasi.
1 Kedua, PE menunjukkan penyebaran interkuartil besar dalam kinerja dana, bahkan di dalam
jenis dana yang didefinisikan secara sempit, dan oleh karena itu kualitas pemilihan investasi kemungkinan besar
memiliki konsekuensi besar untuk kinerja. Ketiga, opacity relatif dari kelas aset meningkatkan
potensi insentif nonkeuangan untuk mempengaruhi keputusan investasi. Akhirnya, setiap investasi memiliki a
jelas tanggal investasi di mana ia dimasukkan, yaitu, penutupan awal dana, yaitu
biasanya disebut sebagai tahun dana antik. Karena itu kami dapat mengaitkan setiap investasi
keputusan untuk anggota dewan yang bertugas di tahun tersebut.2
Ada heterogenitas substansial di seluruh dana pensiun publik dalam kinerja
investasi pembelian, VC, dan RE. Literatur sebelumnya meneliti perbedaan dalam kinerja PE dari
berbagai jenis investor institusional (Lerner, Schoar, dan Wongsunwai (2007), Sensoy, Wang,
dan Weisbach (2014)). Sejauh ada perbedaan, ini dikaitkan dengan perbedaan
dalam tujuan investasi, insentif, atau kecanggihan investor. Secara teori, bagaimanapun, semua publik
dana pensiun harus berbagi setidaknya satu tujuan: untuk memberikan manfaat yang dijanjikan kepada peserta
seefisien mungkin untuk pembayar pajak. Dalam konteks luar, itu adalah representasi relatif politisi
di dewan pengawas yang memperkenalkan perbedaan insentif di seluruh dana pensiun. Kita
oleh karena itu fokus pada hubungan antara sebagian kecil pejabat negara yang duduk di dewan, dan
sifat dan kinerja investasi PE yang dilakukan oleh dana pensiun.
Kinerja dana pensiun publik dalam PE yang diukur dengan IRR bersih sangat terkait
untuk representasi relatif politisi di dewan mereka: setiap peningkatan 10 poin persentase di
fraksi anggota dewan yang merupakan pejabat negara mengurangi IRR bersih sebesar 0,9 poin persentase jika
pejabat tersebut ditunjuk oleh pejabat negara lain dan sebesar 0,5 poin persentase jika pejabat tersebut duduk
dewan berdasarkan kantornya (ex officio), relatif terhadap kategori yang dihilangkan, ditunjuk oleh peserta
anggota dewan. Sementara kategori wali lainnya juga menunjukkan perbedaan kinerja, mereka adalah
besarnya lebih kecil; misalnya, peningkatan 10 poin persentase pada peserta rencana terpilih pada
dewan mengurangi IRR bersih sebesar 0,2 hingga 0,4 poin persentase. Mengangkat anggota jenderal
1 Misalnya, pada Juni 2016, Sistem Pensiun Pegawai Negeri California (CalPERS) menginvestasikan hampir 20%
dari portofolio $ 295 miliar dalam pembelian, RE, dan VC, dibandingkan dengan 13% pada tahun 2001.
2 Jika kita fokus pada investasi dalam ekuitas publik atau pendapatan tetap, membuat atribusi seperti itu akan sulit.
Nama : Priliany Nufush
NIM : 218010290
ESSAY
"Political Representation and Governance: Evidence from the Investment Decisions of Public Pension Funds"
We know that pension funds are person's right to earn income after working for many years and have entered retirement age or there are other reasons in accordance with the agreed agreement.
Meanwhile, according to law number 11 of 1992 pension funds are legal entities that manage and run programs that promise pension benefits.
Thus, it is clear that those who manage pension funds are companies that have legal entities such as commercial banks or life insurance.
And in this discussion pension funds governed by boards heavily populated by state-appointed, state-exofficio, and participant-elected trustees invest.
So, there are three theoretical channels for poor policy-related decision making on the of state officials. The three theoretical channels are control. corruption, confusion.
In the channel, there is the fact that political boards under perform because officials arguably claim local economic benefits.
In the corruption channel, it was found that political contributions from the finance industry help explain part of the negative performance effect of governance officials on boards, which suggests that at least some of the under performance may be related of political incentives
In the confusion channel, cannot explain the performance of political boards that are performing poorly
In some ways, the impact of politicians on public asset management boards contrast with the literature that studies the effects of politicians on corporate boards. The corporate literature finds that when politicians serve on boards, they bring benefit to firm shareholders.
While in the public pension context, the presence of politicians on boards appears to work against pension funds primary objective of delivering the benefits promised to participants as efficiently as possible for taxpayers.
NAMA : ANDILAU
NIM : 218010291
“Representasi Politik dan Pemerintahan: Bukti dari Investasi Keputusan Dana Pensiun Publik”
Dalam pembahasan materi tersebut dijelaskan bahwa Jenis wali dana pensiun seperti peserta program dan anggota masyarakat,mungkin memiliki keterampilan dan insentif yang berbeda. Peserta rencana diharapkan memiliki keuangan paling sedikitpengalaman, seperti karir mereka dalam mengajar, keselamatan publik, atau bidang pelayanan publik lainnya.Namun, konflik kepentingan cenderung rendah untuk grup ini, karena hubungannya dengan keuanganindustri mungkin sangat minim. Mereka mungkin atau mungkin tidak memiliki insentif untuk mengerahkan upaya dan perawatan tentang kinerja dana, tergantung pada apakah mereka memandang pembayar pajak atau penerima manfaat sebagai residual pengadu untuk surplus atau kekurangan dana (Novy-Marx dan Rauh (2009)). Di satu sisi, dibanyak negara bagian ketentuan hukum yang kuat melindungi manfaat pensiun dari berkurang, yang menunjukkan bahwa peserta setidaknya sebagian terisolasi dari efek kinerja investasi yang buruk. Di sisi lain, legislatif di banyak negara telah meningkatkan manfaat pensiun setelah periode pengembalian aset yang tinggi. Selanjutnya, di negara-negara dengan perlindungan hukum yang lebih lemah dari manfaat pensiun,beberapa pemerintah telah melaksanakan reformasi seperti pengurangan penyesuaian biaya hidup dan peningkatan dalam kontribusi karyawan yang diperlukan.
Pengawas umum diharapkan memiliki pengalaman finansial paling banyak, seperti yang sering terjadi dipilih untuk dewan berdasarkan keahlian mereka. Namun, fakta bahwa mereka adalah praktisi keuangandapat menimbulkan potensi perilaku oportunistik. Beberapa dana pensiun menerapkan batasan eksplisitpada pengawas publik. Misalnya, ERS Wilayah San Diego menetapkan bahwa pengawas “tidak boleh memilikinyakepentingan pribadi yang akan menciptakan konflik kepentingan dengan tugas anggota dewan. "Pengawas publik tidak menerima manfaat langsung dari dana pensiun, tetapi mungkin lebih sukahindari kenaikan dalam dolar pajak yang dikhususkan untuk pendanaan pensiun jika pengembalian investasi dapat berfungsi sebagai apenggantian sebagian (Novy-Marx dan Rauh (2011, 2014)).
Nama : Deni armanda
Nim : 218.01.0258
Pertanyaan
Mengapa dana pensiun yang dewannya perwakilan lebih besar dari pejabat negara berkinerja buruk?
Jawab:
Shleifer (1996) merangkum tiga saluran teoretis untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan yang buruk di pihak pejabat negara. Pertama, saluran Kontrol berpendapat bahwa seorang politisi dapat membuat keputusan yang kurang optimal jika keinginan untuk meningkatkan dukungan politik membuat mereka mengejar undang-undang, peraturan, atau tindakan politik lainnya yang memajukan kepentingan industri, serikat pekerja, atau kelompok perdagangan tertentu (lihat juga Stigler ( 1971)). Kedua, saluran Korupsi memperkirakan bahwa seorang politisi dapat membuat keputusan yang tidak optimal jika keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi mendorong mereka untuk mengejar quid pro quo, suap, atau suap (lihat, misalnya Shleifer dan Vishny (1994), Fisman, Schultz dan Vig (2014) )). Dalam pengaturan kami, ini mungkin terkait dengan suap langsung, pekerjaan masa depan di sektor swasta, atau kontribusi politik sejauh dana tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi. Akhirnya, saluran Kebingungan memprediksi bahwa seorang politisi dapat membuat keputusan yang kurang optimal jika kurangnya pengetahuan, keahlian, atau kemampuan membuat mereka menggunakan model atau parameter ekonomi yang salah ketika membuat keputusan.
Diterapkan pada pengaturan kami, saluran-saluran ini pertama-tama menyiratkan bahwa dewan dengan pejabat negara yang menghadapi konflik kepentingan mungkin tidak mengalokasikan aset untuk memaksimalkan pengembalian keuangan. Anggota dewan menerima remunerasi terbatas. Akibatnya, insentif untuk mengerahkan upaya untuk memilih investasi berkinerja terbaik mungkin tidak cukup untuk mendominasi insentif untuk berinvestasi untuk keuntungan politik (hipotesis Kontrol) atau untuk keuntungan pribadi (hipotesis Korupsi) .4 Selain itu, jika pejabat negara memiliki
3 Hubungan-hubungan ini juga diperoleh dengan menggunakan kelipatan tunai atas kas dan setara dengan pasar publik (untuk subsampel investasi PE yang lebih kecil) sebagai ukuran kinerja.
4 Beberapa contoh dari oportunisme seperti itu terungkap sebagai hasil investigasi dari apa yang disebut sebagai aktivitas "bayar untuk bermain" oleh pejabat publik. Misalnya, mantan bendahara negara bagian Connecticut Paul J. Silvester, yang memegang CFA, gelar sarjana di bidang keuangan, dan gelar MBA dan telah bekerja sebagai bankir investasi, dihukum pada tahun 2003 karena menerima suap untuk mengarahkan uang dana pensiun publik ke swasta tertentu dana ekuitas. Selama kesaksiannya, Paul J. Silvester mengakui bahwa ia "merancang skema untuk menghilangkan Negara dari layanan jujurnya sehubungan dengan investasi dana pensiun dengan dana yang dikenal sebagai Keystone." Pada tahun 1998, Connecticut Retirement Plans and Trust Funds berinvestasi
$ 27,5 juta dalam dana Keystone Venture V. Investasi ini menghasilkan IRR bersih -34,4% dan kelipatan modal yang diinvestasikan sebesar 0,08.
Name: Deni armanda
Nim: 218.01.0258
Question
Why are pension funds whose representatives are bigger than poorly performing state officials?
Answer:
Shleifer (1996) summarizes three theoretical channels for decision making regarding bad policies on the part of state officials. first, the Control channel believes that a politician can make less than optimal decisions if the desire to increase political support makes them pursue laws, regulations, or other political actions that advance the interests of industry, trade unions, orcertain trade groups (see also Stigler (1971)).secondly, the Corruption channel estimates that a politician can make suboptimal decisions if the desire for personal gain encourages them to pursue quid pro quo, bribes, or bribes (see, for example Shleifer and Vishny (1994), Fisman, Schultz and Vig (2014) ))). in our arrangement, this might be related to direct bribery, future work in the private sector, or political contributions insofar as the funds are used for personal gain. finally, the Confusion channel predicts that a politician can make sub-optimal decisions if a lack of knowledge, expertise, or ability makes them use the wrong economic model or parameters when making decisions.
applied to our arrangements, these channels first imply that councils with state officials facing conflicts of interest may not allocate assets to maximize financial returns. Board members receive limited remuneration. consequently, incentives to exert efforts to choose the best performing investment may not be enough to dominate the incentives to invest for political gain (the Control hypothesis) or for personal gain (the Corruption hypothesis) .4 Additionally, if state officials have
3 These relationships are also obtained using cash multiples of cash and the equivalent of the public market (for smaller PE investment subsamples) as a performance measure.
4 Some examples of such opportunism are revealed as the result of investigations of what are called "pay to play" activities by public officials. For example, former Connecticut state treasurer Paul J.Silvester, who holds a CFA, a bachelor's degree in finance, and an MBA and has worked as an investment banker, was convicted in 2003 for taking bribes to direct public pension funds to certain private equity funds. During his testimony, Paul J.silvester acknowledged that he "devised a scheme to eliminate the State from its honest services with respect to investing in pension funds with a fund known as Keystone." In 1998, the Connecticut Retirement Plans and Trust Funds invested
$ 27.5 million in Keystone Venture V. fundsthis investment resulted in a net IRR of -34.4% and a multiple of invested capital of 0.08.
Nama : Diko Ramanda
Nim : 218.01.0266
Representasi Politik dan Pemerintahan: Bukti dari Investasi Keputusan Dana Pensiun Publik.
pada jaman seperti sekarang ini sebuah negara sangat perlu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi warga negaranya. Dana pensiun di kelola oleh dewan negara dan wali. Anggota dewan menjadi tiga kategori menyeluruh: negara, publik, dan peserta.Anggota dewan negara adalah pejabat pemerintah negara bagian, kabupaten, kota, atau entitas publik lainnya,anggota dewan peserta saat ini dipekerjakan atau pensiunan peserta program, wali publik anggota masyarakat umum yang tidak bekerja untuk negara atau berpartisipasi dalam program pensiun. Sedangkan dalam hal ini terdapat masalah dewan negara dan wali terhadap dana pensiun publik. Dana pensiun publik dalam sampel mengalami perubahan komposisi dewan secara keseluruhan, dalam kasus-kasus di mana ada perubahan dewan, perubahan tersebut mungkin terjadi telah didorong oleh kinerja investasi yang buruk, yang menimbulkan ke khawatiran bahwa dana pensiun dengan perubahan papan mencemari hasil melalui kausalitas terbalik Kami memeriksa ketahanan dari hasil untuk mengecualikan dana pensiun dengan perubahan komposisi dewan dan menemukan hasilnya tetap sangat signifikan. Karena struktur dewan (dan karenanya perwakilan politik relatif) umumnya di dirikan jauh sebelum PE menjadi bagian penting dari portofolio investor.
kinerja investasi yang disesuaikan dengan risiko terkait dengan wali negara mungkin didorong oleh banyak faktor. Pertama, politisi dapat mengarahkan modal keinvestasi yang meningkatkan dukungan politik mereka atau yang dapat dipandang bermanfaat bagi negara( saluran Kontrol ). Kedua, wali negara, khususnya pejabat terpilih, dapat mengarahkan modal keinvestasi sebagai imbalan untuk quid pro quo, suap, atau sogokan, termasuk dalam bentuk politiksumbangan untuk kampanye mereka ( saluran korupsi ). Akhirnya, pilihan investasi yang buruk mungkinhanya mencerminkan kurangnya pengetahuan, keahlian, atau pengalaman di pihak pengawas negara ( Saluran kebingungan ). dana pensiun yang dikelola dengan buruk lebih banyak kemungkinan berinvestasi dalam dana kecil yang memiliki sedikit investor lain dan dikelola oleh yang tidak berpengalaman Dokter. Hasil ini memberikan dukungan luas untuk saluran Kontrol , di mana perwakilan politik mengarahkan investasi ke dalam dana PE yang mungkin dianggap mendukung pembangunan ekonomi negara tetapi tidak memaksimalkan pengembalian yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu atau meminimalkan risiko yang dikenakan pada diberikan tingkat pengembalian yang diharapkan.
Wali negara diharapkan memiliki tingkat kecanggihan finansial yang sedang, dengan beberapa orang(misalnya, mereka yang berfungsi sebagai bendahara negara) memiliki pengetahuan luas. Pejabat negara juga mungkin memiliki koneksi sosial dan politik yang dapat menguntungkan dana pensiun di dewan yang mereka duduki,khususnya di bidang akses ke peluang investasi PE, yang tidak selalu terbuka untuksetiap investor dan dikontrol secara ketat oleh manajer dana PE. Namun, wali negara mungkin memiliki insentif untuk kelebihan berat badan perusahaan manajemen aset yang menyumbangkan uang untuk politik merekaberpesta atau memberikan dukungan pada prospek karier pribadi mereka. Di satu sisi, insentif mereka untuk meningkatkan kinerja dana pensiun harus kuat, karena semakin baik kinerja investasi,semakin sedikit pembayar pajak sumber daya yang perlu mencurahkan untuk dana pensiun. Di sisi lain, negara bisamelaksanakan kebijaksanaan substansial dalam penerapan akuntansi pemerintah mereka untuk ditundakontribusi yang diperlukan untuk mendanai kewajiban pensiun.
Nama: Andriani Oktavia
Nim: 218010254
Essay:
Representasi Politik dan Pemerintahan:
Bukti dari Investasi Keputusan Dana Pensiun Publik
Dari pembahasan yang dijelaskan pada materi Bukti dari Investasi Keputusan Dana Pensiun Publik dapat dianalisa bahwa perwakilan politik terhadap tata kelola dan pengambilan keputusan dana pensiun itu diatur oleh dewan yang sangat banyak dihuni oleh wali yang ditunjuk oleh negara, wali negara, dan wali yang dipilih peserta berinvestasi dalam PE dana yang menghasilkan IRR neto lebih rendah dan kelipatan modal yang diinvestasikan serta mendapat dukungan untuk dua saluran potensial yang menjelaskan kinerja yang kurang baik oleh dewan pengawas yang dipenuhi oleh politisi atau orang yang diangkat secara politis.
Dari kinerja yang kurang baik oleh pejabat negara dapat juga dengan mengendalikan kontribusi politik yang diterima dari industri keuangan relatif terhadap aset dana pensiun di bawah pengelolaan. Dana pensiun juga diatur oleh anggota dewan yang telah menerima relatif lebih banyak kontribusi dari industri keuangan memperoleh pengembalian yang lebih rendah. Sejauh politisi itu berasal keuntungan pribadi dari kontribusi politik, temuan ini mendukung saluran Korupsi . Sebaliknya, ketika mengeksploitasi variasi dalam pengalaman profesional anggota dewan di seluruh dana pensiun pada titik waktu tertentu kebingungan dimana perbedaan dalam kinerja didorong oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman.
Setelah itu dalam beberapa hal, hasil tentang dampak politisi pada dewan manajemen aset publik berbeda dengan literatur yang mempelajari efek politisi pada dewan perusahaan. Literatur perusahaan menemukan bahwa ketika politisi bertugas di dewan, mereka membawa manfaat bagi pemegang saham perusahaan, baik melalui peningkatan akses ke kontrak pengadaan atau biaya modal yang lebih rendah, dengan demikian membantu dewan di dalamnya tujuan utama menciptakan nilai pemegang saham.
Nama : Yoga Aldi Saputra
Nim : 218.01.0273
Representasi politik dan seleksi investasi
Representasi (politik)
Representasi politik adalah kegiatan membuat warga negara hadir dalam proses pembuatan kebijakan publik ketika para aktor politik bertindak demi kepentingan terbaik warga negara. Definisi perwakilan politik ini konsisten dengan beragam pandangan tentang apa yang dimaksud dengan representasi dan apa tugas perwakilan. Sebagai contoh, mewakili mungkin menyiratkan bertindak atas keinginan warga yang dinyatakan, tetapi itu juga berarti menyiratkan bertindak sesuai dengan apa yang oleh para perwakilan mereka penilaian adalah demi kepentingan terbaik warga negara. Dan perwakilan dapat dipandang sebagai individu yang telah diberi wewenang untuk bertindak atas nama orang lain, atau dapat juga dipandang sebagai orang yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh orang yang mereka wakili. Representasi politik dapat terjadi di sepanjang unit yang berbeda seperti kelompok sosial dan wilayah, dan ada berbagai jenis representasi seperti representasi substantif dan representasi deskriptif.
Di bawah pandangan akuntabilitas , seorang wakil adalah individu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Perwakilan dimintai pertanggungjawaban jika warga negara dapat menilai apakah wakil tersebut bertindak demi kepentingan terbaik mereka dan memberikan sanksi kepada wakil tersebut. Pandangan deskriptif dan simbolis perwakilan politik menggambarkan cara-cara di mana perwakilan politik membela orang-orang yang mereka wakili. Perwakilan deskriptif mewakili sejauh mereka menyerupai, dalam karakteristik deskriptif mereka (misalnya ras, jenis kelamin, kelas dll), orang-orang yang mereka wakili. Di sisi lain, perwakilan simbolik"membela" orang-orang yang mereka wakili selama mereka percaya atau menerima mereka sebagai wakil mereka. Pitkin berpendapat bahwa pandangan-pandangan tentang perwakilan politik ini memberikan penjelasan yang tidak memadai tentang perwakilan politik karena mereka tidak memiliki catatan tentang bagaimana perwakilan bertindak untuk yang diwakili dan kriteria normatif untuk menilai tindakan perwakilan. Karenanya Pitkin mengusulkan pandangan substantif tentang representasi. Dalam pandangan perwakilan politik ini, perwakilan didefinisikan sebagai tindakan untuk substantif, oleh perwakilan, untuk kepentingan orang-orang yang mereka wakili.
Jenis jenis reprensentasi politik
-Representasi substansial
-Representasi deskriptif
-Representasi diad
-Representasi kolektif
Seleksi investasi
Pengertian Investasi
Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi).
Contoh termasuk membangun rel kereta api, atau suatu pabrik, pembukaan lahan, atau seseorang sekolah di universitas. Untuk lebih jelasnya, investasi juga adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus PDB = C + I + G + (X-M). Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non- residential (seperti pabrik, mesin, dll) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya I= (Y,i).
Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang.
Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.
NAMA : Bakhri dzuha romandhon
NIM : 218010301
“Representasi Politik dan Pemerintahan: Bukti dari Investasi Keputusan Dana Pensiun Publik”
Pada materi tersebut dijelaskan bahwa Jenis wali dana pensiun seperti peserta program dan anggota masyarakat,mungkin memiliki keterampilan dan insentif yang berbeda. Peserta rencana diharapkan memiliki keuangan paling sedikit pengalaman, seperti karir mereka dalam mengajar, keselamatan publik, atau bidang pelayanan publik lainnya.
Dana pensiun diatur oleh dewan yang sangat banyak yang ditunjuk negara dan wali yang dipilih peserta investasi menghasilkan IRR neto lebih rendah dan kelipatan modal yang diinvestasikan. Hal itu disebabkan karena kinerja buruk dewan komisaris yang dipenuhi oleh politisi, Karena peneliti menemukan tiga kegagalan yang menjelaskan sekitar setengah dari kinerja dana pensiun yang kurang baik dengan dewan.
Pada saat ini sebuah negara sangat perlu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi warga negaranya. Agar dapat memberantas kasus korupsi pada dana pesiun. Pengawas umum diharapkan memiliki pengalaman finansial paling banyak, seperti yang sering terjadi dipilih untuk dewan berdasarkan keahlian mereka. Namun, fakta bahwa mereka adalah praktisi keuangandapat menimbulkan potensi perilaku oportunistik.
Nama :Eka Ratna Sari
Nim :218010336
Representasi Politik dan tata kelola : Bukti dari keputusan investasi dana pensiun publik
Essay
Sulit untuk sepenuhnya memisahkan saluran korupsi dan kontrol,dan ruangan ini tetap untuk interpretasi alternatif dari berbagai temuan kami yang mungkin menekankan saluran yang berbeda ke tingkat yang berbeda.Sebaliknya, ketika kita mengeksploitasi varian dalam pengalaman profesional anggota dewan di seluruh dana pensiun kita tidak menemukan dukungan untuk saluran kebingungan dimana kurangnya pengetahuan,keterampilan atau pengalaman akan mendorong kinerja yang kurang dari dewan yang di dominasi secara politik.
Sementara sebelum manajemen aset,keuangan atau pengalaman yang terkait adalah berharga dan terkait dengan pemilihan dana yang memberikan kinerja yang lebih tinggi,wali yang ditunjuk negara dan negara exofficio umumnya skor baik pada langkah langkah ini. Pengalaman keuangan sebelumnya yang rendah menejelaskan kinerja dewan yang buruk dengan proporsi tinggi anggota dewan yang dipilih,tapi tidak menjelaskan kinerja yang kurang baik dari pengawas yang ditunjuk dari negara dan wali negara
Dalam beberapa hal,hasil kami tentang dampak politisi pada aset publik papan manajemen
Kontras dengan para literatur yang studi efek dari politisi di perusahaan papan.Temuan literatur perusahaan bahwa ketika politisi melayani,mereka membawa manfaat bagi pemegang saham perusahaan,baik melalui peningkatan akses ke kontrak pengadaan atau biaya yang lebih rendah modal,yang membantu dewan dalam tujuan utamanya untuk menciptakan nilai pemegang saham. Dalam konteks pensiun publik,kehadiran politisi di dewan tampaknya bekerja bertentangan dengan tujuan utama dana pensiun untuk memeberikan manfaat yang dijanjikan kepada peserta seefisien mungkin untuk membayar pajak.Dengan cara lain, bagaimanapun, dua aset hasil dapat dilihat sebagai konsisten, karena baik manfaat bagi perusahaan dengan perwakilan dewan politik dan biaya untuk sistem pensiun publik dengan perwakilan dewan politik dan biaya untuk sistem pensiun publik dengan perwakilan dewan politik dapat di bayar sebagian besar oleh pembayar pajak.
NAMA: WINDI OKTASARI
NIM: 218.01.0335
“Representasi Politik dan Pemerintahan: Bukti dari Investasi Keputusan Dana Pensiun Publik”
berbagai penyebab mengapa industri dana pensiun kurang berkembang dengan pesat dan pesertanya juga masih jauh dari jumlah pekerja padahal jumlah pekerja aktif di sektor formal saat ini mencapai 50 juta orang.
Dari jumlah tersebut, baru 17,8 juta yang ikut program pensiun yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen, Asabri juga Dana Pensiun Pemberi Kerja, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun tercatat sebanyak 9,1 juta, sementara dana pensiun pemberi kerja 4,3 juta, Salah satu penyebabnya adalah peraturan yang tumpang tindih mengenai dana pensiun perlu ada upaya dan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan agar dapat bersinergi dalam menyikapi persoalan ini, Pemerintah mewajibkan perusahaan mengikutsertakan karyawannya ke dalam program pensiun publik yaitu BPJS Ketenagakerjaan, sementara perusahaan sudah memiliki program pensiun perusahaan. Aturan tersebut membebani perusahaan, OJK dan pelaku industri dana pensiun pun mengusulkan revisi UU no 11/1992. Regulasi memang perlu dibuat menjadi selaras sehingga efektif untuk semua pihak. Beberapa poin revisi yang akan diajukan antara lain adalah tentang pembuat program pensiun. Kelak diharapkan tidak hanya dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan saja yang dapat membuat program pensiun. Koperasi, perseroan terbatas, manajer investasi dan konsultan aktuaris juga boleh membuat program pensiun.
Nama : Intan Septiana Rahmawati
Nim : 218010247
Essay:
Representasi Politik dan Tata Kelola : Bukti dari keputusan Investasi Dana Pensiun Publik
Dana pensiun publik penting untuk mensponsori pemerintah dan karyawan mereka, karena sejumlah besar wajib pajak dan uang pegawai publik dipertaruhkan.
Bahwa sebagian para politisi atau pejabat negara berkolerasi kuat dengan kecenderungan dana pensiun untuk alokasi investasi dalam negara dan insentif pribadi untuk terlibat dalam investasi quid pro quo.
Namun , kemampuan politisi untuk memajukan kepentingan mereka sendiri menggunakan uang publik menyiratkan potensi biaya substansial dari pada manfaat.
Kinerja dalam dana pensiun publik , yang paling penting berdasarkan jumlah dan ukuran investasi.
Kinerja buruk dewan politik juga memanifestasikan dirinya dalam spesifikasi yang mencakup efek tetap dana pensiun, yang hanya mengeksploitasi variasi dari 17,5% dari sampel dana pensiun.
Kemungkinan karena kontrol atau motivasi korupsi , menginvestasikan aset dana pensiun publik dalam dana PE yang memberikan pengembalian lebih rendah dan biaya dapat dibayar sebagian besar oleh peserta rencana dan pembayar pajak.
Menunjukkan bahwa dana pensiun publik yang diatur oleh politisi relatif lebih rentan untuk mengejar keuntungan politik atau pribadi dengan mengorbankan kinerja keuangan.
NAMA : YOLANDA AMELIA
NIM : 218010289
KELAS : IV A5 MANAJEMEN
MK : MANAJEMEN KEUANGAN
Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah literatur besar menunjukkan koneksi politik dapat sangat berharga bagi perusahaan, sementara literatur yang ada berfokus pada biaya modal dan kontrak pengadaan sebagai saluran untuk pengaruh politik, saluran yang belum dijelajahi di mana pengaruh politik juga dapat mempengaruhi tata kelola adalah dewan manajemen aset publik. Dari undang-undang tentang dana pensiun bab 1 pasal 1 yang berbunyi bahwa “dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun”. Badan hukum dapat diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum.
Lalu, Private Equity (PE) yakni jenis ekuitas dan salah satu kelas aset yang terdiri dari sekuritas ekuitas dan utang pada perusahaan yang beroperasi yang tidak diperdagangkan secara publik di bursa saham. Dalam kelas aset private equity , khususnya, pembelian, modal ventura, real estat, sumber daya alam , dana-dana, dan kategori investasi swasta lain-lain.
Singkatnya, ada beberapa peran untuk dua dari tiga saluran yang dinyatakan secara teoritis yakni, saluran kontrol, saluran korupsi dan saluran kebingungan. Dari saluran tersebut ada beberapa fakta bahwa dewan politik di bawah bisa melakukan, karena pejabat tersebut bisa di bilang menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa mereka berhak memiliki atau mempunyai hak atas manfaat ekonomi local tersebut. Dalam saluran korupsi, wali negara khususnya pejabat terpilih, mengarahkan modal ke investasi dengan imbalan suap termasuk dalam bentuk sumbangan politik untuk kampanye mereka. Dan dalam saluran kebingungan pilihan investasi yang buruk mungkin hanya mencerminkan kurangnya pengetahuan, keahlian, atau pengalaman dari pihak pengawas negara. Selain itu, konflik kepentingan atau kurangnya keahlian keuangan dapat menyebabkan politisi untuk mengejar tujuan politik , dengan biaya pengembalian finansial dari investasi. Yang terakhir akan serupa
untuk perilaku investor politik terang-terangan seperti dana kekayaan berdaulat.
Dapat disimpulkan bahwa dalam dana pensiun publik ini penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dana pensiun tidak selalu mengejar nilai murni
maksimisasi, tetapi dana pensiun publik diatur oleh politisi, dan relatif lebih rentan untuk keuntungan mereka pribadi dengan mengorbankan keuangan kinerja
NAMA : M. FERDIANSYAH TASTIARA
NIM : 216.01.0013
Dari materi di atas kita tahu bahwa yang mendorong kinerja dewan yang kurang baik yakni mengikuti tiga saluran teoritis yang diajukan oleh Shleifer (1996) investasi yang disesuaikan dengan risiko yang terkait dengan wali negara mungkin didorong oleh beberapa faktor, yang pertama faktor saluran kontrol, yang kedua saluran korupsi, dan yang ke tiga adalah saluran kebingungan. Dengan perbedaan kinerja dapat disebabkan oleh alokasi yang berbeda di semua jenis dana PE atau karena pemilihan manajer dalam jenis dana PE. Namun, sebagai langkah awal meneliti hubungan antara komposisi dewan dan alokasi aset dalam Lampiran Internet, semua berharap bahwa di bawah saluran Kontrol, dewan dengan fraksi pejabat negara yang lebih besar dapat mengalokasikan secara tidak proporsional lebih banyak ke dalam jenis dana PE yang dapat diperdebatkan terkait dengan pembangunan ekonomi, seperti RE atau VC.
Dalam dana pensiun ini, mengapa dewannya mengandung perwakilan lebih besar dari pejabat negara berkinerja buruk, karena terkait kebijakan yang buruk di pihak pejabat negara, pertama bahwa seorang politisi dapat membuat keputusan yang kurang optimal jika keinginan untuk meningkatkan dukungan politik membuat mereka mengejar undang-undang, peraturan, atau tindakan politik lainnya yang memajukan kepentingan industri, serikat pekerja, atau kelompok perdagangan tertentu, lalu yang kedua seorang politisi dapat membuat keputusan yang tidak optimal jika keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi mendorong mereka untuk mengejar quid pro quo, atau suap.
Dan dapat di simpulkan bahwa mungkin terkait dengan suap langsung, pekerjaan masa depan di sektor swasta, atau kontribusi politik sejauh dana tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi.
Nama : Nadia Yolandasari Zendrato
Nim : 218.01.0309
"Representation politik dan tata kelola :bukti dari keputusan investasi dana pensiun publik"
Dewan administrasi untuk dana pensiun publik bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian dana pensiun. Misalnya, Dewan CalPERS memiliki kontrol eksklusif terhadap administrasi dan investasi dana. Tanggung jawab dewan termasuk menetapkan tingkat kontribusi pemberi kerja, menentukan alokasi aset investasi, dan memberikan penilaian aktuaria, antara lain. Demikian pula, Sistem Pensiun Guru (TRS) Texas didirikan berdasarkan Pasal 16, Bagian 67 Konstitusi Texas, yang mengharuskan Texas TRS memiliki Dewan Pengawas untuk mengelola TRS dan menginvestasikan asetnya. Kami fokus pada dewan dana pensiun, karena anggota mereka memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk membuat keputusan investasi atas nama dana tersebut.
Jika dana pensiun memiliki dewan terpisah yang membuat keputusan investasi, kami menganalisis komposisi dewan investasi ini. Misalnya, aset beberapa dana pensiun dari
8 negara bagian Washington, seperti Washington PERS 1/2/3, LEOFF 1/2, Pegawai Sekolah 2/3, dan Guru 1/2/3, dikumpulkan bersama dan dikelola oleh Washington State Investment Board (SIB) .7 analisis, kami mengumpulkan data pada wali amanat SIB Washington, yang bertanggung jawab untuk keputusan investasi. Jika komite investasi terpisah hanya membuat rekomendasi, kami mengumpulkan komposisi dewan utama yang memberikan suara dan menyetujui investasi.8 Kompensasi anggota dewan dana pensiun berbeda secara substansial dari kompensasi yang diterima oleh direktur perusahaan. Sebagai contoh, anggota dewan dari Sistem Pensiun Guru Negara Bagian Ohio melayani tanpa kompensasi selain biaya aktual yang diperlukan. Demikian pula, anggota dewan SIB Washington yang merupakan pegawai negeri melayani tanpa kompensasi, sementara anggota dewan yang bukan pegawai negeri diberi kompensasi sesuai dengan undang-undang negara bagian (RCW 43.03.240) yang pada tahun 2016 membayar $ 50 per hari.
Kami mengklasifikasikan anggota dewan menjadi tiga kategori menyeluruh: negara, publik, dan peserta. Anggota dewan negara adalah pejabat pemerintah negara bagian, kabupaten, kota, atau entitas publik lainnya, anggota dewan peserta saat ini dipekerjakan atau pensiunan peserta program, wali publik adalah anggota masyarakat umum yang tidak bekerja untuk negara atau berpartisipasi dalam pensiun rencana. Kami lebih lanjut mengklasifikasikan anggota dewan berdasarkan mekanisme yang melaluinya mereka memperoleh kursi dewan: ditunjuk oleh eksekutif pemerintah, yang bertugas karena memegang posisi lain (ex officio), atau dipilih oleh anggota rencana. Dengan demikian, kami memiliki total sembilan kategori anggota dewan dana pensiun: yang ditunjuk negara, negara-exofficio, yang dipilih negara, yang ditunjuk peserta, peserta-exofficio, peserta yang terpilih, yang ditunjuk publik, yang ditunjuk publik, exofficio publik, dan yang dipilih publik . Dari sembilan kategori ini, lima mewakili sebagian besar dari semua wali dana pensiun: ditunjuk oleh negara, pejabat negara, yang ditunjuk peserta, yang dipilih peserta, dan yang ditunjuk publik. Secara keseluruhan, kami mengamati banyak heterogenitas dalam komposisi dewan di seluruh dana pensiun.
Nama : Ningrum Lingga Oktarina
Nim : 218.01.0310
"Representation politik dan tata kelola :bukti dari keputusan investasi dana pensiun publik"
Keputusan yang kami kaji adalah alokasi dan kinerja investasi dana pensiun di kelas aset private equity (PE), khususnya pembelian, modal ventura (VC), real estat (RE), sumber daya alam, dana-dana, dan lain-lain. kategori investasi swasta. Pengaturan PE sangat cocok untuk memeriksa kinerja investasi karena sejumlah alasan. Pertama, kebijakan investasi sistem pensiun publik telah bergeser ke arah alternatif
investasi.1 Kedua, PE menunjukkan penyebaran interkuartil besar dalam kinerja dana, bahkan dalam jenis dana yang didefinisikan secara sempit, dan oleh karena itu kualitas pemilihan investasi cenderung memiliki konsekuensi besar untuk kinerja. Ketiga, opacity relatif dari kelas aset meningkatkan potensi insentif nonkeuangan untuk mempengaruhi keputusan investasi. Akhirnya, setiap investasi memiliki tanggal investasi yang jelas di mana ia dimasukkan, yaitu, penutupan awal dana, yang biasanya disebut sebagai tahun dana antik. Karena itu kami dapat mengaitkan setiap keputusan investasi dengan anggota dewan yang bertugas di tahun tersebut.2
Ada heterogenitas substansial di seluruh dana pensiun publik dalam kinerja pembelian, VC, dan investasi ET. Literatur sebelumnya meneliti perbedaan dalam kinerja PE dari berbagai jenis investor institusi (Lerner, Schoar, dan Wongsunwai (2007), Sensoy, Wang, dan Weisbach (2014)). Sejauh ada perbedaan, ini dikaitkan dengan perbedaan dalam tujuan investasi, insentif, atau kecanggihan investor. Secara teori, bagaimanapun, semua dana pensiun publik harus berbagi setidaknya satu tujuan: untuk memberikan manfaat yang dijanjikan kepada peserta seefisien mungkin untuk pembayar pajak. Di luar konteks, itu adalah representasi relatif politisi di dewan pengawas yang memperkenalkan perbedaan insentif di seluruh dana pensiun. Karena itu kami fokus pada hubungan antara fraksi pejabat negara yang duduk di dewan, dan sifat dan kinerja investasi PE yang dibuat oleh dana pensiun.
NAMA :REMI PERMATA SARI
NIM :218.01.0248
EASSY:
*what can you conclude from the material?
Answer:
on the material evidence from investment decisions on public pension funds it can be concluded that political representation on governance and decision making of pension funds governed by boards is very numerous and which encourages poor board performance which follows the three theoretical channels proposed by Shleifer (1996). then the administrative council for public pension funds is responsible for the processing and control of pension funds.
investments that are tailored to the risks associated with the guardian of the country are driven by several factors:
1. Factor control channel
2. channel corruption factor
3. channel factor confusion
Thankyou.
*Apa yang anda dapat simpulkan dari materi pembahasan tersebut ?
Jawaban :
Pada materi reprenstasi politik dan pemerintah :bukti dari investasi keputusan dana pensiun dapat disimpulkan bahwa perwakilan politik terhadap tata kelola dan pengambilan keputusan dana pensiun itu diatur oleh dewan yang sangat banyak .dan yang mendorong kinerja dewan yang kinerja nya kurang baik yakni mengikuti tiga saluran teoritis yang diajukan oleh shleifer(1996).maka dewan administrasi untuk Danan pensiun publik bertanggung jawab atas pengolahan dan pengendalian dana pensiun.
Investasi yang disesuaikan dengan resiko yang terkait dengan wali negara yang didorong oleh beberapa faktor:
1.faktor saluran kontrol
2.faktor saluran korupsi
3.faktor saluran kebingungan.
Terimakasih.
Posting Komentar